Keresahan Warga Teluk Bango Karawang : Dugaan Intimidasi dan Penguasaan Kartu Bansos Oleh Oknum Petugas

 

18/12/2025. Praktik penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Teluk Bango, Kecamatan Batujaya, Karawang, menuai keresahan dan kritik dari masyarakat. Terdapat laporan mengenai dugaan tindakan intimidasi serta upaya penguasaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan kartu ATM milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh oknum petugas di lapangan.

 

Berdasarkan laporan yang dihimpun redaksi, muncul dugaan praktik non-prosedural yang menyasar warga lansia. Salah satu insiden yang memicu kekhawatiran adalah saat seorang warga lanjut usia diduga dipaksa menyerahkan kartu ATM miliknya setelah melakukan pencairan mandiri, dengan dalih pengecekan saldo oleh oknum petugas.

Seorang saksi mata yang meminta identitasnya dirahasiakan—yang disebut Bunga—mengungkapkan bahwa tindakan oknum tersebut telah menciptakan iklim ketakutan di masyarakat. "Penerima sampai menangis dan lemas karena merasa tertekan. Padahal secara aturan, kartu ATM seharusnya dipegang sendiri oleh KPM agar tidak disalahgunakan," ungkap Bunga dalam keterangan tertulis yang dirangkum redaksi.

 

Selain dugaan penguasaan kartu, muncul juga keluhan mengenai upaya monopoli pencairan. Warga menyatakan bahwa mereka diduga diancam kartu akan diblokir secara otomatis jika tidak mencairkan bantuan di agen perbankan tertentu yang ditentukan oleh oknum.

 

Laporan tersebut juga menyoroti adanya gesekan antar oknum aparat atau pengurus bantuan yang disinyalir memperebutkan "uang terima kasih" atau uang aspirasi dari warga. Praktik ini dinilai membebani masyarakat yang minim pemahaman teknis, sehingga mereka merasa terpaksa mengikuti kemauan oknum demi keamanan bantuan mereka.

 

Menanggapi kondisi ini, masyarakat mendesak Pemerintah Desa Teluk Bango, Camat Batujaya, serta Dinas Sosial Kabupaten Karawang untuk segera turun tangan. Publik meminta adanya evaluasi total terhadap kinerja petugas lapangan agar bekerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). "Ini bentuk pembodohan masyarakat demi keuntungan sepihak. Pemerintah pusat memberikan kartu agar warga mandiri, bukan malah diintervensi oleh perantara," tegas sumber tersebut.

 

Hingga berita ini dirilis, warga berharap pihak berwenang dan aparat penegak hukum segera melakukan investigasi guna memastikan bantuan sosial sampai ke tangan yang berhak tanpa potongan, intimidasi, maupun tekanan psikologis. Redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini. (Red)