Tabrak Batas IUP hingga Lahan Smelter KJM Rusak, Pengawasan Mitra PT Timah di Merawang Dipertanyakan
Smallest Font
Largest Font
Tabrak Batas IUP hingga Lahan Smelter KJM Rusak, Pengawasan Mitra PT Timah di Merawang Dipertanyakan
BANGKA, OkGas. Com
21 November 2026 – Kekerasan kemarau di Bangka tidak hanya mengeringkan kolong, tetapi juga menyingkap praktik pertambangan yang melampaui batas Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Aktivitas mitra PT Timah yang nekat menggali air di luar blok kerja—yang ternyata berstatus lahan fasilitas Smelter KJM—kini berujung pada laporan polisi.
Tak hanya itu, aroma dugaan pungutan liar (pungli) oleh aparat desa pun turut menyeruak ke permukaan.
Berdasarkan penelusuran media, operasi penambangan di wilayah IUP PT Timah yang lokasinya beririsan dengan Hak Guna Usaha (HGU) PT THEP Merawang telah berjalan sejak April 2026.
Terhenti akibat krisis air, delapan mitra CV pengelola blok kerja kebingungan mencari solusi.
Pada Agustus 2026 lalu, CV TGV yang mengelola Blok 3 (Blok Masyarakat), bersama Panitia Desa Merawang yang dipimpin Kepala Desa Peter, mengambil "jalan pintas".
Mereka menyedot air dari kolong desa yang berdekatan dengan kolong PLN dan PDAM. Namun, saat kolong mengering, CV TGV diduga nekat membawa alat berat jenis excavator untuk menggali sumber air di lahan yang mereka kira milik warga berinisial RHT.
Naas, lokasi penggalian tersebut ternyata masuk dalam area fasilitas Smelter KJM di Jalan Raya Sungailiat-Pangkalpinang, Desa Merawang.
Pihak manajemen Smelter KJM yang mendapati lahannya dirusak oleh alat berat di luar batas IUP PT Timah, langsung mengambil tindakan tegas. Laporan polisi atas dugaan tindak pidana perusakan lahan dan aktivitas ilegal tanpa izin pun dilayangkan ke Polres Bangka.
Subdit Tipiter Polres Bangka kini tengah melakukan lidik dan telah memanggil saksi dari pihak CV TGV serta panitia desa.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut aktivitas alat berat yang secara terang-terangan keluar dari batas blok kerja IUP PT Timah.
Dugaan Pungli Berkedok "Kompensasi Desa"
Di balik polemik perusakan lahan, terdapat "duri" lain yang tak kalah mencemari nama baik tata kelola pertambangan di Merawang. Informasi yang dihimpun awak media menyebutkan, Panitia Desa Merawang diduga kuat melakukan praktik pungutan liar (pungli).
Oknum aparat desa ini disebut-sebut menarik fee atau iuran air kerja sebesar Rp5.000 per kilogram timah dari Mitra Usaha/CV.
Pemotongan langsung dari hasil produksi ini dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, murni sebagai "kompensasi" sepihak kepada Desa Merawang.
Rangkaian peristiwa ini menjadi bom waktu bagi Aparat Penegak Hukum (APH). Publik kini menanti ketegasan Polres Bangka: apakah kasus ini akan berhenti sebagai pidana umum perusakan lahan, atau akan dibongkar hingga ke akar-akarnya sebagai pidana khusus pertambangan dan mafia pungli?
Hingga berita ini diturunkan, tim media masih terus berusaha mengonfirmasi Kapolres Bangka, Wastam PT Timah, Manajemen Smelter KJM, Kepala Desa Merawang, serta pihak CV TGV untuk mendapat klarifikasi atas tudingan serius ini. ( Red-tim )